Bandarlampung – Tim formatur Musda DPD II Golkat Bandarlampung akan mencari keadilan agar ketua terpilih sekaligus ketua tim formatur diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menyempurnakan kepengurusan ke depan.
“Kalau tim formatur tidak diperlihatkan susunan kepengurusan, apa sah pelantikan seperti itu nantinya?,” tegas Samsir.
Hal tersebut disampaikan tim formatur, Samsir, terkait musda XI DPD II Golkar Bandarlampung yang berakhir deadlock pada Senin (21/9/2026).
Samsir menilai dan menduga ada pihak yang tidak mengakomodir kepentingan pemilik suara dan pemegang mandat ketua terpilih sebagai ketua formatur.
“Kami formatur disuruh tandatangan di kertas yang tidak kami ketahui isinya apa. Tiba – tiba setelah tandatangan, rapat dinyatakan selesai. Padahal tim formatur belum melakukan rapat. Yang pasti tim formatur akan rapat lagi untuk membahas kepengurusan,” tegasnya, diamini formatur lainnya, Rifai. (*)
