Bandarlampung — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI DPD Partai Golkar Bandarlampung yang berlangsung, Senin (21/9/2026), diwarnai ketegangan. Forum yang semula diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi, justru berakhir deadlock pada tahap tim formatur. Sehingga belum menghasilkan susunan kepengurusan baru.
Dalam proses Musda, Rycko Menoza, MBA ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bandarlampung terpilih. Sebelumnya, Rycko menjadi satu-satunya nama yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua hingga penutupan pendaftaran.
Namun, disinyalir disinyalir persoalan muncul ketika pembahasan berlanjut pada penyusunan komposisi kepengurusan. Perbedaan pandangan antarangggota tim formatur mengenai mekanisme dan komposisi kepengurusan memicu ketegangan di dalam forum.
Situasi kemudian berkembang menjadi kericuhan dan membuat proses pembentukan kepengurusan tidak mencapai kesepakatan.
Salah seorang anggota tim formatur mempertanyakan transparansi dalam pembahasan susunan kepengurusan.
“Buat apa bentuk tim formatur kalau SK pengurusan tidak diperlihatkan kepada masing-masing anggota tim formatur,” kata Rifai.
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya keberatan terhadap mekanisme pembahasan komposisi kepengurusan yang dinilai belum memberikan ruang informasi yang cukup kepada seluruh anggota tim formatur.
Akibat perbedaan pandangan tersebut, tim formatur belum mampu menyelesaikan penyusunan struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Bandarlampung untuk periode berikutnya.
Dengan demikian, Musda XI telah menghasilkan ketua terpilih, tetapi belum menghasilkan kepengurusan secara lengkap.
Sebelumnya, panitia Musda menyebut pelaksanaan forum ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan memperkuat soliditas Partai Golkar Kota Bandar Lampung. Rycko sendiri sebelum Musda menyampaikan harapan agar Partai Golkar Bandarlampung semakin kuat dan kompak.
Kini, penyelesaian deadlock di tingkat tim formatur menjadi persoalan lanjutan yang harus diselesaikan agar kepengurusan DPD Partai Golkar Bandarlampung dapat segera terbentuk.
Musda telah menetapkan ketua, namun, pertarungan pembahasan komposisi kepengurusan masih menyisakan persoalan yang belum tuntas, sehingga pelaksanaan pelantikan belum bisa dilakukan. (*)
